Keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak per 1 april mendatang, banyak menuai protes dari berbagai lapisan masyarakat. Pedagang, supir angkutan umum, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantor, buruh pabrik dan bahkan berdasarkan hasil survei, 86,6% rakyat indonesia menolak kenaikan harga BBM (TribunNews.com 11/3/2012). Bagaimana tidak, dengan naiknya harga BBM tentu saja harga bahan pokok lainnya pun akan ikut melonjak naik. Dari mulai harga sembako, ongkos angkutan umum, dan kebutuhan lainnya pun akan semakin membebani rakyat.Rencana pemerintah Indoesia menaikkan harga BBM sebesar 35% atau naik sekitar Rp. 1500,00 dari harga awal Rp. 4500,00 menjadi Rp. 6000,00 per-liter rasanya sungguh tidak rasional bagi negara yang kekayaan dan SDA yang melimpah seperti di indonesia. Sungguh mencengangkan di negara yang kaya raya ini, rakyatnya hidup dalam kemelut kemiskinan dan terbelit oleh harga-harga kebutuhan pokok yang kian meninggi, ditambah lagi dengan kenaikkan BBM, tentunya ini akan lebih mencekik rakyat.
Pemerintah berdalih, kenaikkan BBM ini adalah solusi untuk menghemat APBN. Dan untuk membayar utang pada luar negeri yang jumlahnya triliyunan.
Menyedihkan, demi membayar asing, pemerintah rela menjadikan rakyatnya sebagai tumbal. Rakyat yang sudah berada di bawah garis kemiskinan ini dipaksa pemerintah untuk berhemat. Berhemat apalagi? Apa mereka harus mengurangi porsi makan mereka, dari awalnya 3x sehari menjadi 2x sehari atau dari 2x sehari menjadi 1x sehari atau mungkin tidak makan sama sekali? Sungguh pemerintah telah dzalim pada rakyatnya. Mereka menyerukan harus berhemat pada rakyatnya, tapi sendiri adalah pelaku dari pemborosan uang rakyat.
Padahal jika kita ingat pada masa Khilafah, sama sekali tidak ada rakyat yang sampai tidak bisa makan sama sekali, apalagi mati karena kelaparan. Jadi bukan sesuatu yang salah jika sekarang kita katakan kenaikan BBM ini adalah bukti pemerintah yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Bukti bahwasannya pemerintah lebih mementingkan asing. Bagaimana tidak, minyak bumi di Indonesia sekarang malah didominasi oleh tangan-tangan asing. Padahal, jika pemerintah mau mengelola SDA sendiri, tentu saja akan bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat. Dengan SDA yang melimpah di Indonesia, utang-utang Indonesia pada negara lain akan bisa tertutupi, rakyat pun akan tercukupi sandang pangan papannya. Jika pemerintah mau terlepas dari jeratan pihak asing dan mengelola kekayaan alam sendiri tentu kesejahteraan bukan hanya mimpi bagi masyarakat kecil. Hanya saja, saat ini yang menjadi permasalahan adalah, pemerintah lebih mementingkan kerjasama dengan asing yang menguntungkan bagi pribadi mereka dibandingkan harus mensejahterakan rakyat dan melepaskan dukungan dari pihak asing.
Hal ini tentu saja sah terjadi dalam sistem Kapitalisme, dalam sistem demokrasi. Karena yang menjadi orientasi adalah keuntungan belaka. Kedua sistem ini, memfasilitasi penguasa untuk dapat sebebas mungkin melakukan kebijakan apapun, walaupun rakyat sudah keras menolak tetap saja penguasa yang memegang kendali. Maka, sangat utopis jika mengharap kesejahteraan dari sistem buatan manusia ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah aturan yang mengikat, aturan yang adil, aturan yang hakiki untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sudah sedemikian kompleks ini, yaitu aturan yang berasal dari Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dengan menerapkan aturan yang hakiki ini (Syariah) tentulah akan hadir keadilan yang memuaskan dan sesuai fitrah manusia. Namun, Syariah tidak akan bisa diterapkan dalam sistem saat ini, Syariah hanya dapat diterapkan dengan kaffah pada sistem yang agung, yaitu Islam dalam bingkai Khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Wallahu ‘alam bisshawab
0 komentar:
Posting Komentar